Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Klik untuk chat dengan customer support kami

CS RBI Pustaka
● online
CS RBI Pustaka
● online
Halo, perkenalkan saya CS RBI Pustaka
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja
Kontak Kami
Member Area
Rp
Keranjang Belanja

Oops, keranjang belanja Anda kosong!

  • 🎁 GRATIS DESAIN COVER! Untuk setiap pemesanan cetak buku di RBI Pustaka, dapatkan layanan desain cover GRATIS! 🤩📘
  • 📢 PROMO SPESIAL! Cetak buku di RBI Pustaka diskon hingga 20%! 🎉 Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi kami sekarang! 📚✨
  • 🎁 KEJUTAN PROMO! Dapatkan berbagai bonus menarik untuk setiap penerbitan dan cetak buku di RBI Pustaka! Yuk, terbitkan karyamu sekarang! 🚀📚
  • 📢 PROMO TERBATAS! Cetak buku di RBI Pustaka sekarang dan dapatkan keuntungan lebih! 📚✨ Hubungi kami segera!
Beranda » Buku Referensi » PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM SENGKETA KEPAILITAN Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Tanggung Jawab Jabatan
click image to preview activate zoom

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM SENGKETA KEPAILITAN Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Tanggung Jawab Jabatan

Rp 75.000
Stok Tersedia
KategoriBuku Referensi

Penulis :

Dr. Nyak Amini, S.H., M.Kn.
Dr. Cucu Sudrajat, S.IP., M.H.
Dian Eka Prastiwi, S.H., M.H.

212 Halaman

Sinopsis :

Perkembangan hukum pertanahan dan kepailitan di Indonesia menghadirkan berbagai persoalan kompleks, terutama ketika hak atas tanah menjadi bagian dari harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Dalam kondisi tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kedudukan penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak terlepas dari potensi sengketa, khususnya ketika akta PPAT berkaitan dengan gugatan actio pauliana yang diajukan oleh kurator.
Buku ini mengkaji secara mendalam kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab hukum PPAT dalam sengketa kepailitan melalui perspektif keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab jabatan. Pembahasan mencakup hubungan antara hukum pertanahan dan hukum kepailitan, kekuatan pembuktian akta autentik, kedudukan hak atas tanah dalam boedel pailit, serta kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Perhatian khusus diberikan pada persoalan pembatalan perbuatan hukum melalui actio pauliana, batas pertanggungjawaban PPAT secara perdata, administratif, dan pidana, serta pentingnya prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan profesionalitas dalam menjalankan jabatan. Buku ini juga menguraikan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif serta kebutuhan harmonisasi peraturan hukum pertanahan dan kepailitan guna mewujudkan keseimbangan kepentingan para pihak.
Dengan pendekatan normatif, filosofis, dan teoretis, buku ini menawarkan pemahaman mengenai perlindungan hukum PPAT tanpa mengesampingkan hak kreditor, debitor, maupun kewenangan kurator. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, Notaris, PPAT, kurator, dan praktisi hukum dalam memahami serta menyikapi kompleksitas sengketa pertanahan dalam proses kepailitan secara adil, proporsional, dan berlandaskan kepastian hukum.

Tentukan pilihan yang tersedia!
Pemesanan lebih cepat! Quick Order
Bagikan ke

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM SENGKETA KEPAILITAN Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Tanggung Jawab Jabatan

Perkembangan hukum pertanahan dan kepailitan di Indonesia menghadirkan berbagai persoalan kompleks, terutama ketika hak atas tanah menjadi bagian dari harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Dalam kondisi tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kedudukan penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik atas perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak terlepas dari potensi sengketa, khususnya ketika akta PPAT berkaitan dengan gugatan actio pauliana yang diajukan oleh kurator.
Buku ini mengkaji secara mendalam kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab hukum PPAT dalam sengketa kepailitan melalui perspektif keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab jabatan. Pembahasan mencakup hubungan antara hukum pertanahan dan hukum kepailitan, kekuatan pembuktian akta autentik, kedudukan hak atas tanah dalam boedel pailit, serta kewenangan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Perhatian khusus diberikan pada persoalan pembatalan perbuatan hukum melalui actio pauliana, batas pertanggungjawaban PPAT secara perdata, administratif, dan pidana, serta pentingnya prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan profesionalitas dalam menjalankan jabatan. Buku ini juga menguraikan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif serta kebutuhan harmonisasi peraturan hukum pertanahan dan kepailitan guna mewujudkan keseimbangan kepentingan para pihak.
Dengan pendekatan normatif, filosofis, dan teoretis, buku ini menawarkan pemahaman mengenai perlindungan hukum PPAT tanpa mengesampingkan hak kreditor, debitor, maupun kewenangan kurator. Buku ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, Notaris, PPAT, kurator, dan praktisi hukum dalam memahami serta menyikapi kompleksitas sengketa pertanahan dalam proses kepailitan secara adil, proporsional, dan berlandaskan kepastian hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM SENGKETA KEPAILITAN Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum, dan Tanggung Jawab Jabatan

Berat300 gram
Kondisi Baru
Dilihat 1 kali
Diskusi Belum ada komentar

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.

Silahkan tulis komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan kami publikasikan. Kolom bertanda bintang (*) wajib diisi.

*

*

Produk Terkait

Produk yang sangat tepat, pilihan bagus..!

Berhasil ditambahkan ke keranjang belanja
Lanjut Belanja
Checkout
Produk Quick Order

Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah: